Orde Lama (1950 - 1959)

Perkembangan politik di masa pemerintahan orde lama

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan dua sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Orde lama dapat dikatakan resmi dimulai sejak 18 Agustus 1945 saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya.

Setelah pelantikan Soekarno dan Mohammad Hatta kemudian dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan.

KNIP kemudian mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Brunei, Sarawak dan Sabah), Sulawesi, Nusa Tenggara serta Maluku (termasuk Papua).

Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan.

Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan "Deklarasi Bogor".

Moh. Mahfudz, (1998:373-375) dalam Politik Hukum di Indonesia, secara lebih spesifik menguraikan perkembangan konfigurasi politik Indonesia ketika itu sebagai berikut:

1. Pertama, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terjadi pembalikan arah dalam penampilan konfigurasi politik. Pada periode ini konfigurasi politik menjadi cenderung demokratis dan dapat diidentifikasi sebagai demokrasi liberal. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1959, dimana Presiden Soekarno menghentikannya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini pernah berlaku tiga konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950.

2. Kedua, konfigurasi politik yang demokratis pada periode 1945-1959, mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957, ketika Presiden Soekarno mengutarakan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin merupakan pembalikan total terhadap sistem demokrasi liberal yang sangat ditentukan oleh partai-partai politik melalui free fight.

Pada masa pemerintahan orde lama, indonesia mengalami beragam gejolak politik yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.Demokrasi parlementer

2.Demokrasi Terpimpin

3.Nasib Irian Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, sehingga indonesia harus mengambil Irian Barat lewat jalur militer, Pada 18 Desember pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian Barat yang kemudian terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, Sehingga Indonesia dapat mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Barat pada 1 Mei 1963.

4.Gerakan 30 September

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan terhadap rezimnya dan, dengan restu dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Akan tetapi para petinggi militer menentang hal ini.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Kemudian lebih dari puluhan ribu orang yang dituduh PKI kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 diprediksi mencapai 500.000.

Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi

Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi

nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi

barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat

ketergantungan terhadap luar negeri.

sistem moneter tentang perbankan khususnya

bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya

hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk

memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan

dari pengambilan keputusan politik.

Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai

meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan

Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana

pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek

besar tersebut.

Perekonomian Indonesia pada masa ini

mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang

bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa

pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek

mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat

dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya

hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam

pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

Masa Demokrasi Liberal(1950-1957)

Pada masa ini disebut masa liberal, karena

dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian

diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez

faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa

bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya

sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 juli 1959,maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia mengurus pada sistem etatisme. Dengan sistem

ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam

sosial, politik,dan ekonomi. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pada masa

demokrasi terpimpin diadakan berbagai pembaharuan seperti,

1.membentuk dekon(Deklarasi Ekonomi)

2.membentuk kotoe(Komando Tertinggi Komando Ekonomi)

3.membentuk kesop(kesatuan Ekonomi)

4.membentuk bank sentral

Akan tetapi, kebijakan kebijakan ekonomi yang di ambil pemerintah pada saat ini belum mampu memperbaiki keadaaan ekonomi Indonesia.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan

moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat

pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang

dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan

Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi

dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa

Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun

bidang-bidang lain.

Masalah Pemanfaatan Kekayaan Alam

Pada masa orde lama : Konsep Bung Karno

tentang kekayaan alam sangat jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau

belum punya iptek untuk menambang minyak bumi dsb biarlah SDA tetap berada di

dalam perut bumi Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan anak cucu

di masa depan. Biarlah anak cucu yang menikmati jika mereka sudah mampu dan

bisa. Jadi saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin, tapi Bung Karno

tidak pernah menggadaikan (konsesi) tambang-tambang milik bangsa ke perusahaan

asing. Penebangan hutan pada masa Bung Karno juga amat minim.

Kondisi Sosial Budaya

Pasca proklamasi kemerdekaan banyak terjadi

perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada

khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan di proklamirkan, didalam kehidupan

bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi

kelas-kelas masyarakat. Yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan

di dominasi oleh warga eropa dan jepang, sehingga warga pribumi hanyalah

masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa.

Tetapi setelah 17 agustus 1945 segala bentuk

diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga

negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala

bidang.